Tantangan kedepan bagi rumah sakit akan semakin kompleks karena perubahan dinamis di lingkungan bisnis rumah sakit yang terus terjadi terkait era globalisasi khususnya pelaksanaan AFTA pada tahun 2015. Rumah sakit harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat konsumen dan berkompetisi secara sehat berbasis pada mutu dan keselamatan pasien. Untuk itu mutlak diperlukan dukungan dan komitmen penuh dari seluruh karyawan rumah sakit.
Begitu pula Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS nya mengharuskan pengelolaan rumah sakit yang efisien tanpa mengabaikan mutu dan keselamatan pasien. Mutu pelayanan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM karena meskipun peralatan sudah sedemikian maju mengikuti perkembangan IPTEK/Hitech, tetapi sumber daya manusia masih memegang peranan terpenting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mempunyai daya saing.
Staf rumah sakit terdiri dari staf medis, staf klinis, staf manajemen dan staf non klinis. Staf medis dan staf klinis yang terdiri dari keperawatan, farmasi, nutrisionis, keterapian fisik dan keteknisian medis adalah sumber daya manusia rumah sakit yang jumlahnya cukup besar dan merupakan ujung tombak pelayanan rumah sakit karena berhubungan langsung dengan pasien dalam memberikan pelayanan dalam memberikan asuhan medis, asuhan keperawatan, asuhan farmasi, asuhan nutrisi dan asuhan lainnya. Oleh karenanya sangat dibutuhkan komitmen dari unsur staf ini dalam menjamin dan menjaga mutu pelayanan rumah sakit, begitu pula dalam menerapkan efisiensi.
Masalahnya memang tidak mudah untuk mendapat komitmen karyawan pada organisasi secara optimal, antara lain disebabkan kendala dan setting yang keliru dalam hal sistem pembagian jasa / insentif kepada karyawan ( bagian dari sistem remunerasi rumah sakit). Maka sistim remunerasi merupakan salah satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para manajer rumah sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Oleh karena itu perlu pemahaman bagaimana sistem remunerasi dapat dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan kesepakatan melalui beberapa pendekatan yang lebih flexibel dan win and win.
Sejak dimulainya Jaminan Kesehatan Nasional sejak 1 Januari 2014, berbagai masalah dan hambatan di hadapi oleh rumah sakit, baik dari aspek regulasi, pelaksanaan JKN, peran Komite Medis maupun pola remunerasi dokter dalam melaksanakan tugas profesinya. Pelaksanaan JKN dengan pola bayar Prospective Payment sesuai tariff INA-CBG kurang difahami para manajemen rumah sakit, terlebih-lebih para staf medis. Para dokter yang terbiasa dengan pola Fee for Service khawatir akan terjadi penurunan penghasilannya. Sedangkan staf klinis selain dokter juga sudah mulai mempertanyakan bagaimana bentuk remunerasi untuk mereka. Disisi lain manajemen rumah sakit selain khawatir akan terjadinya penurunan mutu pelayanan juga dihantui ketakutan akan defisitnya cash flow rumah sakit dengan sistim pembayaran yang baru ini, apabila harus membayar jasa staf klinis dengan cara lama (fee for service). Memang sistim pembayaran yang dilakukan dalam JKN ini (prospective payment) tidak bisa tidak harus diikuti dengan sistim pembayaran jasa dengan sistim total remunerasi kepada seluruh karyawan.
Dalam rangka membantu manajemen rumah sakit memahami dan mampu menyusun sistem remunerasi inilah, maka perlu dilakukan program evaluasi jabatan dan sistim remunerasi karyawan. Lebih spesifik kepada staf klinis karena berdasarkan pengamatan selama ini kelompok ini yang selama ini sudah mendapat jasa pelayanan dengan sistim insentif berdasar kinerja. (meskipun belum ada pola yang tepat dan seragam pada semua rumah sakit karena sangat kompleks dan banyaknya kepentingan).
Download Und dan TOR REMUNERASI STAF RUMAH SAKIT, JKT 2019
Loading ...